Fakta Integritas UN 2013
Written By Uneg Uneg on Senin, 08 April 2013 | Senin, April 08, 2013
Wali Dirikan Yayasan Untuk Anak Putus Sekolah
Written By Uneg Uneg on Minggu, 06 November 2011 | Minggu, November 06, 2011
Di tengah kesuksesannya, band Wali tak pernah lupa untuk melakukan kegiatan sosial. Bahkan, baru-baru ini, Wali sukses mendirikan Yayasan Wali Care Foundation.
Apoy mengaku dirinya dan personel Wali lainnya sangat prihatin dengan kondisi pendidikan masyarakat Indonesia yang semakin terpuruk. Mereka pun tergerak untuk membantu anak-anak yang putus bersekolah.
"Yayasan sosial, harapannya akan jadi ladang amal buat kita. Awalnya untuk pendidikan, buat mereka yang putus sekolah, mudah-mudahan bisa bersinergi dengan pesantren-pesantren," ujar Apoy saat ditemui di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (6/11/2011).
Sebagai langkah awal, Wali akan membuat perpustakaan berjalan. Mereka pun berkomitmen untuk mengawasi langsung yayasan itu.
"kita mengawasi secara langsung kelembagaannya," tuturnya.
Yayasan Wali Care Foundation telah diresmikan pada 31 Oktober dalam rangka ulang tahun band tersebut. (detik)
Indonesia Ajarkan Robot Sejak Usia Sekolah Dasar
Written By Uneg Uneg on Minggu, 09 Oktober 2011 | Minggu, Oktober 09, 2011
Dunia robotik bukan lagi dominasi ilmuwan. Seluk beluk soal robot bisa mulai dikenalkan kepada anak-anak sejak dini sebagai bagian dari teknologi mutakhir dan teknologi masa depan. Upaya yang dirintis SD Muhammadiyah Manyar Kabupaten Gresik, Jawa Timur, telah membuahkan hasil.
Sejumlah siswa yang masuk kelas robotik sudah pintar merakit, memrogram, dan menjalankan robot. Bahkan dalam Indonesia Information Communicatian Technology Award (Ina ICTA 2011) dua tim dari sekolah tersebut berhasil meraih satu medali emas dan satu perak untuk kategori maze solving robot pada 4-5 Oktober lalu. Peraih medali emas adalah Rizald y Farhananda, M Imanullah, Amelia Andin Meida, sedangkan peraih medali Perak adalah Shinta Ayu Rizki Habibah, M Rizki Romdhoni, dan M Syarifuddin Nafis.
Kepala SD Muhammadiyah Manyar, Fadloli Aziz menjelaskan, sekolah punya kelas robotik sejak dua tahun lalu dengan bimbingan dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Siswa mulai ikut kelas robotik sejak kelas IV, masing-masing jenjang 15 siswa. Para siswa bisa belajar merakit, memrogram dan menjalankan robot. "Awalnya dicari siapa yang minat di kelas robotik, karena peminatnya banyak akhirnya diseleksi setiap jenjang 15 siswa," ujar Aziz.
Pada Sabtu (8/10/2011) kemarin, sejumlah siswa mendemonstrasikan pembuatan robot mikro jenis line cross er dan menjalankannya. Salah seorang siswa, Shinta menuturkan setelah robot mikro dirakit, robot bisa dicoba di lintasan.
"Agar robot bisa melaju di lintasan sesuai yang diinginkan, apa lurus, belok ke kiri ke kanan, atau putar arah diatur sesuai program komputer. Yang paling sulit saat me rakit dan memrogramnya. Kalau salah program bisa mogok," kata siswa kelas V itu.
Dia dan tim pernah menjadi juara I di DBL Arena Surabaya, dan juara II di Ina ICTA 2011. Dia sempat menangis saat robotnya jatuh dari lintasan. "Saya senang ikut kelas robotik. Saya ingin ikut lomba di tingkat internasional," ujarnya berharap.
Pembina robotik, dari PENS ITS Mobet menjelaskan, saat ini robot bukan untuk kalangan ilmuwan saja. Robot perlu dikenalkan pada anak kecil agar tahu teknologi masa depan. Dia memulai mengenalkan teknologi robot yang sederhana jenis robot pengikut garis (line crosser). Jika ada garis lintasan bercabang banyak robot bisa memilih lintasan sesuai program computer yang dibuat anak-anak. Biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 1 juta.
Menurut dia, mengajari anak-anak tentang robot butuh waktu dua bulan mulai merakit sampai robot berjalan di lintasan. Namanya juga anak-anak rasa ingin tahunya tinggi, tetapi kadang ada nakal khas anak-anak, sehingga perlu sabar. Kadang mereka tidak tahu bahan untuk membuatnya mahal, ee malah dibuat mainan bahkan dibanting, katanya. (Kompas)
Lima Universitas Terbuka Negara ASEAN Jalin Kerjasama
Universitas terbuka dari lima negara ASEAN akan menjalin kerjasama untuk meningkatkan penguatan bidang pendidikan. Ketua Delegasi Indonesia untuk ASCC/SOCA Nina Sardjunani, di Semarang, mengatakan, hal ini menjadi salah satu isu yang muncul dalam sidang "Senior Officials Committee for ASCC" atau SOCA.
"Untuk bidang pendidikan, hasil kesepakatan menteri ASEAN yang dilaporkan ada lima universitas terbuka, yakni Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia dan Vietnam yang akan menjalin kerja sama," kata kata Nina.
Nina mengatakan, dengan adanya kerjasama tersebut, maka dapat diterapkan sistem pertukaran pelajar dan kerjasama lainnya untuk peningkatan sumber daya manusia.
"Jadi bekerjasama untuk menuju satu komunitas ASEAN 2015," ujarnya.
Diperkirakan, kerjasama itu akan dilaksanakan pada tahun 2012 mendatang. Nina menambahkan, isu lain yang dibahas dalam sidang hari pertama SOCA adalah delegasi dari Indonesia mengusulkan adanya lembaga atau badan yang mengurus mengenai perempuan dan anak.
"Masalah perempuan, sampai saat ini belum ada badan atau lembaga dan Indonesia mengusulkan agar di tingkat menteri ada badan yang mengurus mengenai perempuan dan anak yakni ’ASEAN Ministerial Meeting on Women’," katanya.
Isu lain yang menjadi agenda utama adalah mengenai HIV. ASEAN sepakat untuk menekan angka kematian dan korban baru, kemudian akan memfasilitasi anggota ASEAN untuk pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015.
"Bagaimana ASEAN bisa memfasilitasi negara anggotanya agar goal-nya mencapai MDGs bisa tercapai," katanya.
Dalam sidang ini, tambah Nina, dibahas juga mengenai perlindungan untuk penyandang cacat agar nantinya ada payung hukum antarnegara bahwa para penyandang cacat memliiki peran yang sama.
"Untuk memfasilitasi hal tersebut, tentu diperlukan action plan untuk periode 2011-2020 mengenai apa saja yang akan dilakukan ASEAN sebagai satu kawasan," ujarnya.
Dunia Masih Membutuhkan 8,2 Juta Guru
Written By Uneg Uneg on Selasa, 13 September 2011 | Selasa, September 13, 2011
Meski tiap tahunnya jumlah guru selalu bertambah, namun kekurangan tenaga pengajar di seluruh dunia menunjukkan angka yang fantastis.
"Dunia saat ini masih membutuhkan 8,2 juta guru untuk seluruh jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SLTA," ujar Director for the Planning and Develpoment of Education Systems UNESCO, David d’Atehoarena saat temu wartawan di Ramada Bintang Bali Hotel Kuta, Bali, Selasa 13 September 2011.
Menurutnya, kebutuhan akan guru untuk seluruh jenjang pendidikan tersebut, terutama berasal dari negara-negara yang padat penduduknya di kawasan Asia dan Afrika. "Untuk kawasan Asia terutama di China, India, Indonesia dan Pakistan," tutur David.
Dari jumlah tersebut, David menambahkan, sebanyak 1,1 juta orang guru diperlukan untuk wilayah Sub-Sahara Afrika. Selain masih memerlukan 1,1 juta orang guru, wilayah Sub-Sahar Afrika juga masih harus mencari 933 ribu guru pengganti yang saat ini akan beralih profesi karena pensiun, lanjut usia dan beralih profesi lainnya.
Menurut David, jumlah guru yang ada saat ini sangat minim. Idealnya, satu orang guru hanya mengajar maksimal 40 orang. Namun, di wilayah Asia-Afrika, komposisi tersebut sangat tidak ideal karena ada yang mengajar lebih dari 40 murid.
"Kebutuhan akan jutaan guru tersebut harus segera dipenuhi dalam kurun waktu tahun 2009 sampai 2015 agar universal primary education dapat tercapai," ujarnya.
Bila tidak, kata David, target pencapaian universal primary education tidak akan tercapai. Bahkan, hingga tahun 2015 yang menimpa negara-negara Asia Afrika.
"UNESCO akan membantu dengan sungguh-sungguh bagi negara-negara dengan komitmen kuat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas gurunya masing-masing," tutur David.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kemendiknas, Ananta Kusuma Seta mengatakan, saat ini, Indonesia bukan lagi dalam kondisi kekurangan guru.
"Jumlah guru di Indonesia untuk level pendidikan SD hingga SMA sudah sangat mencukupi. Namun, karena sebarannya tidak merata dan tidak efektif, untuk daerah-daerah terpencil masih saja terjadi kekurangan guru," ujarnya.
Untuk daerah perkotaan, lanjut Ananta, banyak terjadi kelebihan guru yang berimbas pada ketiadaan standar layak bagi para guru dalam mengajar. Sebaliknya, untuk daerah pedesaan banyak sekali terjadi kekurangan guru sehingga seorang guru bisa mengajar lebih dari batas maksimal jam mengajar.
Solusinya, kata dia, pemerintah daerah mampu memberikan perhatian dan menelurkan kebijakan yang pro guru terutama mengatur sebaran guru daerah terpencil secara merata dan seimbang. (fz/viva)
Universitas Indonesia Masuk 300 Universitas Top Dunia
Written By Uneg Uneg on Minggu, 11 September 2011 | Minggu, September 11, 2011
Pojokberita.com - Berdasarkan penilaian yang dikeluarkan Quacquarelli Symonds World University Ranking 2011/2012 pada 5 September 2011, Universitas Indonesia masuk dalam jajaran 300 universitas top dunia. UI berada di peringkat ke-217. Pada 2010, UI berada di urutan ke-236.
Kepala Kantor Komunikasi UI Vishnu Juwono, Selasa (6/9/2011), menjelaskan, Quacquarelli Symonds World University Ranking 2011/2012 menilai lebih dari 600 perguruan tinggi terbaik di dunia.
UI menjadi satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang masuk dalam 300 universitas top di dunia.
Pemeringkatan Quacquarelli Symonds World University Ranking menggunakan enam parameter, yakni kualitas akademik, kesiapan lulusan masuk dunia kerja, hasil penelitian yang dikutip per dosen, rasio mahasiswa terhadap staf pengajarnya, jumlah mahahasiswa asing, dan jumlah dosen asing. (fz/kompas)
Kemendiknas Dapat Tambahan Dana Rp. 15,6 Triliun
Written By Uneg Uneg on Rabu, 17 Agustus 2011 | Rabu, Agustus 17, 2011
Pojokberita.com - Tambahan dana pendidikan sebesar Rp 15,612 triliun yang muncul sebagai dampak kenaikan anggaran belanja negara dalam APBN Perubahan 2011 akan mengalir ke lima kementerian. Dana tersebut harus habis pada tahun anggaran 2011 atau akhir Desember 2011 agar tidak hangus atau tidak dapat digunakan lagi jika tidak habis dipakai.
Demikian diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-442/MK.02/2011 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara atau Lembaga Dalam APBN Perubahan Tahun 2011. Dokumen tersebut diterima Kompas di Jakarta, Rabu (17/8/2011).
Kelima kementerian yang akan mendapatkan limpahan tambahan dana pendidikan itu adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga Rp 100 miliar, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp 270 miliar, Kementerian Agama Rp 3,1 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 360 miliar, dan Kementerian Pendidikan Nasional Rp 11,782 triliun.
Pemerintah menargetkan anggaran pendidikan yang tersedia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp 1.360 triliun atau sedikit lebih tinggi dibanding seluruh anggaran belanja negara dalam APBN 2011. Ini dimungkinkan tercapai karena adanya kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan dana pendidikan 20 persen dari anggaran belanja negara setiap tahun.
"Dengan demikian, dana itu sebenarnya sangat tersedia, dan masalahnya bukan pada besar atau kecilnya anggaran, namun bagaimana menggunakan anggaran tersebut secara efisien dan dengan ketepatan tinggi," tutur Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh.
Dalam Agenda Kerja Utama Kementerian Pendidikan Nasional diungkapkan bahwa dengan anggaran yang tersedia itu pada tahun 2015 diharapkan ada tambahan jumlah mahasiswa sebanyak 1.792.478 orang dari posisi tahun 2010 sebanyak 5.226.450 orang menjadi 7.018.928 orang. Sepuluh tahun kemudian (2025) diharapkan ada tambahan jumlah mahasiswa 3.697.025 orang menjadi 10.715.953 orang. (fz/kompas)
Anggaran Pendidikan 20% Atau 286,6 Triliun
Written By Uneg Uneg on Selasa, 16 Agustus 2011 | Selasa, Agustus 16, 2011
Pojokberita.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap Kementerian Pendidikan Nasional dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan pemerataan pendidikan. Hal ini terkait dengan meningkatnya anggaran belanja Kemendiknas, dari Rp 266,9 triliun di tahun 2011 menjadi Rp 286,6 triliun di tahun 2012. Baik tahun 2011 dan 2012, anggaran Kemendiknas mencapai sekitar 20 persen dari APBN.
"Pada kesempatan ini saya sungguh berharap, agar anggaran pendidikan yang besar itu dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas jangkauan pemerataan pendidikan. Kita menyadari, di berbagai pelosok desa masih banyak gedung-gedung sekolah yang kurang layak. Oleh karena itu, menjadi prioritas kita pada tahun 2012 mendatang untuk memperbaikinya, dengan anggaran pendidikan yang tersedia," kata Presiden ketika menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-66 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan sidang bersama DPD RI dan DPR RI, Selasa (16/8/2011) di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Turut hadir dalam sidang tersebut Wakil Presiden Boediono, jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan lembaga tinggi negara, dan lainnya.
Presiden mengatakan, alokasi anggaran pendidikan juga tetap diprioritaskan untuk memberikan Bantuan Operasional Sekolah atau BOS bagi 31,3 juta siswa setingkat SD dan 13,4 juta siswa setingkat SMP; serta menyediakan beasiswa bagi lebih dari 8 juta siswa miskin pada semua jenjang pendidikan.
Di tingkat pendidikan tinggi, pemerintah memberikan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik, Bantuan Belajar Mahasiswa, dan Beasiswa Bidik Misi yaitu bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya hidup kepada para mahasiswa yang memiliki potensi akademik memadai, namun kurang mampu secara ekonomi.
"Sejalan dengan itu, kita tingkatkan pula mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan Madrasah melalui sertifikasi guru sebanyak 90 ribu orang. Dari apa yang saya kemukakan tadi, Insya Allah pada tahun 2012 mendatang, kita dapat mewujudkan pendidikan yang lebih merata dan lebih berkualitas kepada warga bangsa di seluruh tanah air," kata Presiden. (fz/kompas)
Beasiswa S1 Amerika Serikat 2011
Written By Uneg Uneg on Senin, 15 Agustus 2011 | Senin, Agustus 15, 2011
Pojokberita.com - Indonesia English Language Study Program (IELSP) membuka kesempatan bagi mahasiswa aktif S1 untuk belajar ke Amerika Serikat. Program yang ditawarkan adalah program beasiswa untuk ikut kursus selama 8 minggu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris para kandidat terpilih. Para peserta tidak hanya akan belajar bahasa, tetapi juga belajar tentang kebudayaan dan masyarakat AS.
Program ini merupakan beasiswa penuh dan peserta tidak dipungut biaya apa pun.
Persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya:
1. Berusia 19-24 tahun;
2. Aktif sebagai mahasiswa S1 di perguruan tinggi di seluruh Indonesia, tercatat sebagai mahasiswa tahun ketiga (semester 5 ke atas). Selain itu belum dinyatakan lulus atau menempuh sidang kelulusan;
3. Memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik yang ditunjukkan dengan nilai TOEFL baik internasional TOEFL atau TOEFL ITP minimal 450 (bukan prediction test);
4. Memiliki prestasi akademik yang baik;
5. Aktif dalam berbagai kegiatan atau organisasi;
6. Memiliki komitmen penuh untuk segera kembali ke Tanah Air segera setelah program ini selesai;
7. Tidak memiliki pengalaman belajar di Amerika Serikat atau negara lain selain Indonesia;
8. Memiliki sifat aktif, mandiri, bertanggung jawab, percaya diri, dan berpikiran luas.
Batas pendaftaran beasiswa ini adalah 18 November 2011. Dan akan dijadwalkan berangkat pada bulan Maret dan Agustus pada tahun 2012.
Info lebih lanjut bisa mengakses link ini: http://www.iief.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=8.
20 M Untuk Biaya Ketrampilan Anak Putus Sekolah
Written By Uneg Uneg on Minggu, 14 Agustus 2011 | Minggu, Agustus 14, 2011
Pojokberita.com - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) mengusulkan anggaran Rp 20 miliar dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011 untuk dana blockgrant kursus. Direncanakan, dana dalam bentuk bantuan sosial ini akan disalurkan kepada siswa yang putus sekolah dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi serta kepada para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di 38 kabupaten/kota di 11 provinsi.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kemdiknas, Wartanto, Jumat (12/8/2011), di Jakarta.
"Dana tersebut akan diberikan kepada 7.500 orang untuk pendidikan kursus selama empat bulan, September sampai Desember mendatang. Kuota setiap kabupaten mencapai sekitar 200-300 orang," kata Wartanto.
Adapun Jenis kursus tidak ditetapkan, yang penting kriterianya yaitu hasil keterampilannya bisa disertifikasi dan lulusannya bisa bekerja atau berwirausaha serta sesuai dengan peluang di daerahnya masing-masing. "Kursus bahasa Inggris pun boleh. Misalkan di Bali, setelah lulus dia bisa menjadi 'guide' bagi turis asing," ujarnya.
Ia menjelaskan, sasaran peserta kursus ini bukanlah anak sekolah, melainkan siswa sekolah yang drop out atau lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang di atasnya. Selain itu, Beberapa provinsi yang dinilainya sebagai kantong-kantong TKI seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Wartanto mengatakan, berdasarkan pengamatannya, jenis kursus yang difavoritkan di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ia mencontohkan, di Provinsi Sumatera Utara kursus kecantikan menjadi favorit, sedangkan kursus lainnya, sepertu spa sedang menjadi tren di kota besar seperti Jakarta, Bantung, Semarang, Surabaya, dan Bali.
Ia menyebutkan, saat ini terdapat 14.327 lembaga kursus yang terdaftar di seluruh Indonesia. Jumlah peserta didik kursus termasuk bimbingan belajar sebanyak 1,4 juta orang per tahun. Pemerintah, katanya, telah mengalokasikan dana blockgrant kursus sebanyak Rp 220 miliar lebih untuk 110 ribu orang.
"78 persen peserta kursus tertampung kerja dari dana bantuan sosial itu," katanya. (fz/kompas)
Pramuka Pondasi Pendidikan Karakter Bangsa
Pojokberita.com – Hari ini tanggal 14 Agustus 2011 bertepatan dengan hari jadi Pramuka. Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan, Pramuka dapat memegang peranan penting dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter kepada generasi yang akan datang. Untuk itu, ia mendorong agar semangat Pramuka ini dapat kembali bangkit seperti beberapa tahun yang lalu.
"Pramuka adalah bagian terbesar dalam penerapan pendidikan karakter. Karena nilai-nilai yang kita cari sudah terpenuhi semua. Seperti kejujuran, pengorbanan, empati, kecintaan pada alam, tidak ada korupsi dan sebagainya," kata Fasli, Jumat (12/8/2011) sore, di Jakarta.
Menurut Fasli, untuk menarik perhatian, sudah saatnya Pramuka mempunyai menu dan variasi baru dalam setiap program-programnya. Jika pada saat yang lalu Pramuka begitu digandrungi karena menjadi satu-satunya wadah bagi para pelajar yang gemar dan ingin melakukan kegiatan "outdoor". Tidak demikian halnya dengan saat ini, dimana banyak bertumbuhan "provider" baru yang menyajikan kegiatan dalam program-program Pramuka dengan lebih segar dan lebih canggih.
"Menu yang lama mungkin tidak pas lagi, maka Pramuka harus lebih bervariasi. Seperti outbound, dulu Pramuka adalah wadah satu-satunya, tapi sekarang tidak," ujarnya.
Oleh karena itu, ia sangat berharap, sekolah dapat menghidupkan lagi semangat gerakan Pramuka. Namun demikian, Fasli mengungkapkan, hal-hal seperti ini sifatnya adalah kesadaran dan tidak dapat dipaksakan.
Atas dasar keinginan, ia merasa memiliki tugas untuk merangsang hidupnya gerakan Pramuka dan meningkatkan fasilitas-fasilitasnya. Misalnya seperti, mendorong sekolah agar mengganggarkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk melatih guru-guru pelatih Pramuka.
Ia menjelaskan, sebenarnya saat ini sudah ada anggaran khusus untuk gerakan Pramuka dan yang terbesar sudah digelontorkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun, dari Kementerian Pendidikan Nasional, jumlah dana yang dianggarkan juga cukup besar, hampir mencapai sepuluh miliar dan itu hanya digunakan untuk pelatihan saja.
"Harapan kita dengan menaikkan dana BOS pada tahun depan agar salah satu penggunaannya untuk memfasilitasi kegiatan Pramuka sebagai bagian dari pendidikan karakter. Karena mamang sudah seharusnya kegiatan Pramuka mengakomodir perkembangan bakat, minat dan potensi anak-anak," ungkapnya. (fz/kompas)
Mekanisme Baru Penyaluran Dana BOS Meninges Persetujuan
Pojokberita.com - Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun depan akan menggunakan mekanisme baru. Meski begitu, untuk merealisasikan mekanisme baru tersebut masih harus menunggu persetujuan dari Wakil Presiden, Boediono, selaku ketua Komite Pendidikan Nasional.
Inisiatif mekanisme baru penyaluran dana BOS ini ditempuh setelah mekanisme penyaluran saat ini memicu terjadinya keterlambatan sejumlah kabupaten. Seperti diketahui, mekanisme penyaluran dana BOS yang berlaku saat ini adalah, dana tersebut disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui pemerintah kabupaten atau kota terlebih dahulu, baru kemudian disalurkan ke rekening sekolah.
Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Agung Laksono menyampaikan, mekanisme baru ini akan memotong birokrasi penyalurannya. Dijelaskan, dana BOS akan ditransfer Kemenkeu dari kas umum negara ke kas umum daerah di provinsi.
Selain itu, juga ada naskah hibah, dimana semua bantuan uang yang ditransfer pusat untuk sekolah negeri dan swasta berstatus dana hibah. Sebelumnya untuk sekolah negeri itu berupa program dan untuk sekolah swasta adalah hibah.
"Akibatnya negeri harus direpotkan birokrasi, dan kerap menjadi kendala juga, pencairannya akan dibuat lebih praktis seperti swasta," kata Agung.
Lebih jauh ia menjelaskan, dana yang ditransfer nantinya akan disesuaikan dengan alokasi dana dari Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). Dengan begitu, akan ada pembedaan antara mekanisme pencairan dan pelaporannya.
"Sekarang yang telat itu pencairan, sedangkan pelaporan harus digabungkan, seharusnya itu dibedakan," ujarnya.
Agung mengungkapkan, dirinya optimis jika rencana mekanisme baru penyaluran dana BOS untuk tahun depan akan disetujui oleh Boediono, selaku ketua Komite Pendidikan Nasional. Mengingat, saat pembahasan mengenai mekanisme penyaluran ini juga dihadiri oleh sejumlah unsur dari Sekretariat Wapres, yaitu deputi setwapres, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemdiknas.
"Karena itu, mudah-mudahan usulan yang sifatnya baik akan segera disetujui," ungkap Agung.
Menurut Agung, sebelum meminta persetujuan Boediono, tim dari lintas kementerian telah melakukan pembahasan mekanisme baru ini. Dalam pembahasan tersebut, telah pula diputuskan, pada penyaluran triwulan keempat tidak perlu melaporkan penggunaan triwulan ketiga.
"Ini upaya melakukan terobosan, jika masih terlambat, berarti keterlaluan. Karena sudah berbagai cara mempermudah," tutur Agung.
Kemudahan yang dimaksud diantaranya adalah, pemerintah provinsi tidak perlu lagi menunggu data siswa untuk dapat membuat laporan penyerapan dana BOS pada triwulan ketiga. "Tapi tetap harus ada laporan dalam bentuk pertanggungjawaban," tegasnya.
Agung mengatakan, perubahan mekanisme penyaluran dana BOS ini nantinya akan dicantumkan dalam RUU APBN 2012. Ada kalimat yang menekankan di mana penyaluran dana BOS akan disalurkan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi baru kemudian disalurkan ke sekolah.
"Jumlahnya sesuai daftar yang diberikan, kesemuanya ini adalah usaha untuk hilangkan bottle nacking. Hilangkan kedalam dan percepat usaha penyaluran BOS ke tangan yang berhak," terang Agung.
Ketika disinggung mengenai sanksi bagi daerah yang terlambat menyalurkan, ia menyatakan bahwa sanksi bukanlah prioritas. Baginya sanksi hanyalah alat agar daerah lebih patuh dan disiplin.
"Tapi yang lebih penting justru kita buat jalan keluar yang membuat mereka tidak ada alasan lagi akan keterlambatan. Memang ada sanksi. Semua ditarik ke pusat. Tapi itu tidak sesuai semangat otonomi daerah," tandasnya. (fz/kompas)
Pemerintah Anggarkan Perbaikian Sekolah Rusak Tahun 2012
Written By Uneg Uneg on Sabtu, 13 Agustus 2011 | Sabtu, Agustus 13, 2011
Pojokberita.com - Menteri Pendidikan Nasional M.Nuh berencana untuk mengubah pola perbaikan sekolah yang tidak layak dari bertahap menjadi serentak di seluruh tanah air sehingga pada 2014 sudah tidak ada lagi laporan mengenai sekolah rusak.
Hal itu disampaikan Mendiknas dalam acara silaturahim guru-guru berdedikasi 2011 dengan Ibu Ani Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Sabtu 13 Agustus 2011 siang.
"Tadi malam secara informal saya menyampaikan kepada Presiden Yudhoyono mengenai jumlah sekolah yang rusak,...secara presentasi memang kecil tapi apabila dikalikan ratusan ribu jadi banyak," kata M.Nuh.
Ia mengatakan bahwa jumlah sekolah yang rusak di tanah air sekitar 11 persen dari 900 ribu yaitu sekitar 100 ribu sekolah, yang mana data dan fotonya telah dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
Menurut Nuh , selama ini proses perbaikan dan pembangunan sekolah yang rusak atau tidak layak dilakukan secara sporadis sehingga tidak kunjung selesai.
"Sekarang mau disiapkan inpres untuk membangun secara bersamaan (serentak)," katanya. Ia berharap pembangunan itu dapat dilakukan dalam satu atau dua tahun mendatang sehingga pada 2014 tidak ada lagi sekolah yang tidak layak.
Untuk memperbaiki dan membangun kembali sekolah-sekolah yang tidak layak itu, kata Mendiknas, dibutuhkan dana lebih kurang Rp12 triliun.
Ia menyebut mengenai kemungkinan untuk menggandeng TNI dalam pembangunan itu sehingga dapat betul-betuk dilakukan secara menyeluruh dan serentak.
"Salah satu contoh yang sudah kita lakukan itu dengan TNI, karena tenaga TNI kan gratis dan TNI ada yang tenaga zeni, yang ahli sipil, banyak insinyurnya," katanya.
Mendiknas berharap anggaran tersebut sudah dimasukkan dalam APBN 2012 sehingga sebelum 2012 sudah keluar Inpres.
"Namun saya belum dapat memastikan harus dikonsultasikan dahulu," katanya sekalipun mengatakan bahwa ada sinyal positif dari Presiden.
Sementara itu Ibu Ani Yudhoyono menyambut positif rencana itu. Ia berharap bahwa Mendiknas dapat melanjutkan dialognya dengan Presiden agar rencana itu terwujud. Ia juga berkomitmen untuk turut mendorong keberhasilan terwujudnya rencana itu demi memenuhi hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. (fz/eksposnews)
Mendiknas “Homeschooling adalah Legal”
Written By Uneg Uneg on Kamis, 11 Agustus 2011 | Kamis, Agustus 11, 2011
Pojokberita.com - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengatakan, ada beberapa metode untuk pembelajaran di luar sekolah formal. Pada kasus-kasus tertentu metode pembelajaran bisa juga dilakukan di luar sekolah baik itu dalam bentuk parenting, homeschooling maupun metode pembelajaran lainnya. Menurut Nuh, homeschooling adalah sebuah metode pembelajaran yang legal.
Selain itu, ia menilai, homeschooling diterapkan ketika anak-anak memerlukan perhatian khusus. Misalnya, karena menderita sakit dan harus dirawat ataupun ada masalah-masalah tertentu yang membuat anak-anak memang harus menjalani pendidikan secara homeschooling.
Hal-hal khusus itulah yang kemudian dianggapnya sebagai indiktor yang wajar terkait mahalnya biaya homeschooling.
“Beberapa metode pembelajaran bisa dilakukan di luar sekolah. Misalnya, karena memang si anak memerlukan perhatian yang agak khusus. Oleh karena itu, homeschooling semakin dikenal dan itu boleh. Wajar jika kemudian menjadi mahal, karena homeschooling sangat privat. Ibarat pakaian, ada yang di butik dan ada juga yang di pasar,” kata Nuh, saat ditemui Kompas.com, akhir pekan lalu di Karang Tengah, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat.
Nuh mengungkapkan, agar homeschooling tidak kehilangan esensinya sebagai pendidikan alternatif, maka masyarakat dapat memilih cara lain, seperti memilih homeschooling dengan biaya yang masih dapat dijangkau.
Ia menjelaskan, para orangtua yang menerapkan homeschooling kepada anak-anaknya tidak perlu khawatir. Anak-anak homeschooling dapat menggunakan jalur ujian Paket A, B dan Paket C untuk memeroleh ijazah guna melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, dimungkinkan juga di suatu saat anak-anak homeschooling dapat ikut ujian bergabung bersama dengan pendidikan formal.
“Homeschooling bisa menggunakan ujian tersebut untuk ujian kelulusannya. Bisa juga ikut ujian bergabung dengan pendidikan formal. Itu boleh, yang tidak boleh itu jika anak-anak tidak sekolah dan tidak belajar,” ujarnya.
Mengenai standar kurikulum dalam homeschooling, Nuh menegaskan, homeschooling tetap harus memiliki kurikulum dasar. Tetapi, pengembangan dan pendekatannya diserahkan secara penuh kepada sang pendamping atau sang pembimbing homeschooling.
“Kurikulum dasar harus ada aturannya, tetapi kan bisa disesuaikan. Yang penting materinya harus ada, kalau enggak ada patokannya maka akan sulit saat mereka ujian nanti. Intinya, homeschooling itu boleh dan lebih baik daripada si anak tidak bersekolah,” kata Nuh yang dikutip dari kompas. (fz)
Dosen UII Terima Hibah Pengajaran
Pojokberita.com - Tujuh dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menerima hibah pengajaran semester genap periode 2011/2012 dalam rangka menambah inovasi pembelajaran dan meningkatkan kualitas akademik.
"Hibah pengajaran itu sangat penting untuk meningkatkan inovasi pola pengajaran dosen, karena staf pengajar seyogianya mampu mempengaruhi sikap, apresiasi, dan perilaku mahasiswa," kata Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Edy Suandi Hamid di Yogyakarta, Kamis (11/8/2011).
"Hibah pengajaran tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas akademik di UII. Hal itu seharusnya dapat terdiseminasi kepada seluruh kalangan dosen di UII bukan hanya berhenti pada penerima hibah sehingga inovasi pengajaran dapat terus diperbarui, kurikulum dapat rutin dikaji dan dievaluasi," katanya.
Untuk itu, menurut dia, perlu berbagai inovasi dalam pola pembelajaran suatu mata kuliah. Dengan berbagai inovasi itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas kompetensi mahasiswa sehingga dapat menjadi mahasiswa berdaya saing tinggi.
Kepala Badan Pengembangan Akademik (BPA) UII Sugini mengatakan, sasaran hibah pengajaran itu fokus pada tiga sektor, yakni program studi, dosen, dan kurikulum UII secara keseluruhan.
"Seluruh program studi di UII yang telah meningkatkan aplikasi teknologi informatika dan pengembangan ’local genius’ dimaknai sebagai upaya dalam mencapai standar dan proses pendidikan yang telah dicanangkan oleh Drektorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas)," katanya.
Menurut dia, bagi dosen, hibah itu dapat dimaksimalkan sebagai salah satu sarana peningkatan kualitas pedagogik khususnya profesionalitas seorang dosen UII dalam meningkatkan kualitas kompetensi dan kompetisi mahasiswa pada ranah internal maupun eksternal.
"Bagi pengembangan pembelajaran (kurikulum) di UII, hibah pengajaran itu dimaknai sebagai amanah yang wajib direalisasikan dalam rangka meningkatkan kualitas UII dari tingkatan ’teaching university’ hingga menjadi ’teaching excellent university’," katanya.
Ketujuh dosen UII yang menerima hibah pengajaran itu adalah Rifqi Muhammad, Uzaifah, Muhammad Hatta Prabowo, Helmy Akbar Bale, Asmanto Subagyo, Mudzoffar Akhwan, dan Setyo Winarno. (fz/kompas)
Pendidikan Karakter Bangsa Dari Dulu Sudah Ada Di Pesantren
Pojokberita.com - Pondok pesantren dinilai sebagai benteng pembangunan akhlak dan pusat pendidikan karakter bangsa dengan pola pembinaan dilangsungkan selama 24 jam.
Pengasuh Pondok Pesantren Darul Muttaqien, KH Mad Rodja Sukarta Rabu di Bogor mengemukakan, pondok pesantren merupakan institusi pendidikan yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan akhlak para peserta didiknya.
"Bagi pesantren pembangunan akhlak santri di atas segala-galanya. Variabel terbesar keberhasilan pendidikan di pesantren adalah akhlak," kata Mad Rodja Sukarta.
Pembangunan akhlak menjadi perhatian besar bagi kebanyakan pesantren di Tanah Air. Penyelenggaraan pendidikan di pesantren umumnya selalu diprioritaskan pada penggemblengan masalah akhlak.
Pola pembinaan santri selama 24 jam yang dilakukan pesantren ditujukan untuk membina akhlak. Dengan pola 24 jam santri tinggal di asrama, kiai dan guru dapat mengontrol prilaku santri dan mengarahkannya sesuai dengan akhlak Islam.
"Pembinaan selama 24 jam sebagai wujud keseriusan pesantren dalam membina akhlak santri. Dengan tinggal dalam asrama selama 24 jam, pihak pesantren dapat melakukan kontrol secara ketat perkembangan akhlak santri," papar tokoh MUI Kabupaten Bogor.
Pola pembinaan 24 jam yang dikembangkan pesantren, terang KH Mad Rodja Sukarta, memudahkan pesantren dalam menanamkan nilai-nilai akhlak kepada para santri.
"Pesantren merupakan kawah candradimuka pendidikan karakter bangsa. Pesantren memberikan kontribusi signifikan dalam membangun moralitas dan karakter bangsa," ujar Mad Rodja.
Dia melanjutkan, "Pesantren telah berkontribusi sebelum republik berdiri. Bahkan pesantren telah berkembang sejak zaman Wali Songo beberapa abad silam, memberikan kontribusi bagi pembinaan akhlak bangsa."(fz/antara)